You are currently viewing Diskriminasi di Tempat Kerja dan Langkah yang Bisa Ditempuh Penyandang Disabilitas

Diskriminasi di Tempat Kerja dan Langkah yang Bisa Ditempuh Penyandang Disabilitas

  • Post category:Artikel

Menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan, termasuk tindakan diskriminasi dalam pekerjaan.

Konstitusi memberikan jaminan kepada semua anak bangsa untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Turunan dari jaminan ini adalah kebutuhan warga negara untuk memperoleh lingkungan kerja yang kondusif. Dalam kasus tertentu, lingkungan kerja yang kondusif diejawantahkan dalam bentuk kehadiran lingkungan kerja yang inklusif di mana hal ini merupakan kewajiban para pemberi kerja dan hak bagi kelompok penyandang disabilitas.

Namun nyatanya, hingga kini masih sering ditemukan adanya korban diskriminasi ditempat kerja dengan latar belakang Penyandang Disabilitas. Karena itu, mari terlebih dahulu melihat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang memberikan penguatan terhadap kebutuhan kelompok disabilitas ini. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian terdapat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak atas pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan bagi setiap warga negara; hak atas syarat ketenagakerjaan yang adil, hak upah dan perjanjian kerja yang setara; serta upah yang adil sesuai prestasi dan jaminan kelangsungan kehidupan keluarga.

Ketentuan lain misalnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.  Terakhir, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Semua ini merupakan contoh dari ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Selain itu, juga terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang ikut mengatur terkait hal ini dalam rangka menghadirkan lingkungan yang kondusif bagi kelompok disabilitas. Sebut saja seperti PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan, PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komnas Disabilitas, serta Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 21 Tahun 1999.

Terkait hal ini, Legal Clinic Manager Hukumonline Tri Jata Ayu Pramesti menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, keriwausahaan, dan koperasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Penyandang Disabilitas yang meliputi: pertama, memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; kedua, memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Kemudian yang ketiga, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; keempat, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; kelima, mendapatkan program kembali bekerja; keenam, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; ketujuh, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan terakhir, memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Betapa penting hak di atas untuk diperhatikan, sehingga terdapat ancaman pidana bagi siapapun yang bertindak sebaliknya. Pasal 143 huruf b jo Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas mengatur menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan, termasuk tindakan diskriminasi dalam pekerjaan. Di ancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp.200.000.000,-.

Langkah yang ditempuh.

Tri Ayu Jata juga menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil oleh penyandang disabilitas ketika mendapatkan tindakan diskriminasi di tempat kerja. Menurut Ayu, hal pertama yang harus dilakukan seorang penyandang disabilitas ketika mendapatkan tindakan diskriminasi di tempat kerja adalah menyimpan bukti perbuatan diskriminasi. Setelah itu, pekerja dengan latar belakang disabilitas bisa melaporkan ke pada atasan bentuk tindakan diskriminasi yang ia peroleh.

Jika tidak ada langkah penyelesaian yang diharapkan, laporan tersebut bisa dilanjutkan ke bagian sumber daya manusia di tempat kerja. Dengan begitu akan disiapkan langkah bipartit dan mediasi. Jika sampai pada tahap ini pun belum juga ada hasilnya, maka langkah berikutnya adalah melaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya) Abdul Wachid Habibullah menambahkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja Penyandang Disabilitas jika mendapatkan perlakuan diskriminasi. Jika berhubungan dengan instansi pemerintah penyandang disabilitas dapat melakukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

https://62a38d6765fe1ce232fe0e6152a6e1b9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Selain itu, pekerja penyandang disabilitas juga dapat melaporkan ke Ombudsman, Komnas HAM dan lain-lain. Sementara jika terjadi pelanggaran hak di Perusahaan Swasta dapat menempuh upaya Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian jika terdapat unsur pelanggaran dalam UU bisa melaporkan di Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Bahkan berdasarkan UU Penyandang Disabilitas dapat dilaporkan ke Kepolisian.

Menurut Wachid, berdasarkan pengalaman advokasi terhadap sejumlah kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja, terdapat beberapa modus-modus diskriminasi Pekerja Difabel di antaranya; pertama, pekerja disabilitas dianggap “tidak mampu” untuk menjalankan pekerjaan; kedua, syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses rekruitmen kadang menyulitkan tidak sesuai kompetensi; dan ketiga terdapat diskriminasi berdasarkan tempat tinggal. Modus ini masih terjadi karena ada syarat sehat jasmani dan rohani padahal dalam UU Disabiltias ada aturan di asesmen.

Syarat Minimal

Tri Ayu Jata juga mengingatkan bahwa dalam rangka penyediaan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/pekerja. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/pekerja.

Dalam proses rekrutmen pekerja penyandang disabilitas, pemberi kerja di antaranya dapat: melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan; menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Sementara dalam penempatan pekerja penyandang disabilitas, pemberi kerja di antaranya dapat: memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang; menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; menyediakan jadwal keria yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja; dan memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Source : Hukumonline.com

Leave a Reply